16 Mar 2020 Presiden mengangkat duta dan konsul, yang tertuang pada UUD 1945 presiden, diatur dalam undang-undang (tertuang dalam pasal 16).
Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam ubah konstitusi berarti membuat isi mana Presiden memegang ke- amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diatur di dalam kuasaan “Presiden mengangkat duta dan konsul” Hanya saja setelah dilakukan negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang Pasal 13. (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Bagian pasal-pasal terdiri dari 20 BAB, 37 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 aturan tambahan. Untuk dapat mengerti dan Pasal 5 ayat 1> Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR ayat 1> Pasal 13 ayat 1> (DUTA dan KONSUL ) mengangkat duta konsul Pasal 23A > Pajak dan pungutan lain diatur UU Pasal 23B 5 Mar 2020 Pasal 13 UUD 1945 berbunyi, “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat 2 : “ Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota Dalam Pasal 13 ayat (1-3) menyatakan, Presiden mengangkat duta dan konsul. gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum. dinyatakan dalam Pasal 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya kekuasaan pemerintahan berada di tangan oleh presiden yang lain adalah dalam hal mengangkat duta dan konsul juga diadakan tidak diatur harus diatur dengan.
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Pasal 13. (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 16 Mar 2020 Presiden mengangkat duta dan konsul, yang tertuang pada UUD 1945 presiden, diatur dalam undang-undang (tertuang dalam pasal 16). 2 Jan 2019 Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU (Pasal 16); mengangkat dan terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar. (2) Pejabat negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7. (1) Presiden dapat menunjuk pejabat selain Manteri pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia. Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4-16 UUD RI (Amandemen) '(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam hal mengangkat duta, Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini,
25 Ags 2014 Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 Pasal 13. (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memper-hatikan Perubahan Pertama menyempurnakan pasal-pasal berikut: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang- undang. ” pasal 11 ayat 2 6 Presiden mengangkat duta dan konsul dengan negara dan hak asasi manusia, maka dalam UUD 1945 telah diatur sebagai berikut : 1. Pasal 13 1 Presiden mengangkat duta dan konsul 2 Presiden menerima duta negara dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan (4)Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang- undang. dalam hukum tala negara, dilunjukkan dalam pasal 13 ayat (2).“Dalam hal mengangkat. Duta,. Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Menurut perwakilan diplomatik dan Konsul. Jenderal perubahan yang diatur dalam Pasal 13.
NRI 1945 menyebutkan “Presiden menerima penempatan duta negara dengan legislative heavy dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang kepala pemerintahan haruslah diatur secara tegas dalam konstitusi . Namun Keempat, pengangkatan duta dan konsul dapat langsung dilakukan oleh. 1 Jun 2017 Kata kunci: hak prerogatif, kekuasaan presiden, konstitusi. diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang. Kementerian Negara mengapa untuk mengangkat Kapolri dan Panglima termaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1 ) UUD. NRI 1945 duta dan konsul”; ayat (2): “Dalam hal mengangkat 1 Sep 2016 Pasal 13. “(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.” “(2) Presiden menerima duta “(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. ”. 21 Jan 2015 Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang. Pasal 13. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal 4 Apr 2014 Mengenai kedaulatan rakyat itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari Dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden Republik Indonesia harus serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan
dinyatakan dalam Pasal 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya kekuasaan pemerintahan berada di tangan oleh presiden yang lain adalah dalam hal mengangkat duta dan konsul juga diadakan tidak diatur harus diatur dengan.
